Jakarta – Pemerintah menegaskan tidak ada praktik monopoli dalam kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini diterapkan. Justru, skema impor satu pintu yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dipandang sebagai langkah konsolidasi untuk menjaga kedaulatan energi dan melindungi konsumen dari risiko harga yang tidak stabil. Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti,…

Jakarta – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta seperti BP, Shell, dan VIVO kembali menjadi sorotan publik. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa solusi terbaik adalah kolaborasi langsung dengan PT Pertamina (Persero) untuk menjamin ketersediaan pasokan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan bahwa pemerintah telah memberikan ruang impor…

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat. Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pada Oktober 2025 mendatang, sebanyak 165 Sekolah Rakyat ditargetkan siap beroperasi untuk melayani anak-anak bangsa, terutama dari keluarga sederhana. “Saya dapat laporan akhir September, dua minggu, tiga minggu lagi akan jadi 165 sekolah…

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menyediakan pendidikan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia, khususnya mereka dari keluarga kurang mampu. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada ribuan guru dan kepala Sekolah Rakyat di Jakarta. “Saya terima kasih kepada tim lintas kementerian yang berhasil merencanakan, mendirikan, dan mengoperasikan Sekolah Rakyat sampai hari ini. 100 sekolah, terus terang…

 Pemerintah Pastikan Pemerataan Digitalisasi Sekolah Rakyat Oleh: Yandi Arya Adinegara)* Seiring dengan perkembangan zaman, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam dunia pendidikan adalah kesenjangan akses terhadap teknologi. Hal ini menjadi masalah signifikan bagi daerah-daerah terpencil dan kelompok masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan. Namun, melalui program Sekolah Rakyat, yang saat ini…

Oleh: Fakhri Muhamad)* Pemerintah menegaskan komitmennya dalam pembangunan sumber daya manusia melalui program Sekolah Rakyat. Program ini menjadi salah satu prioritas utama yang digagas sebagai upaya memberikan akses pendidikan yang layak dan merata, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan mengedepankan pemerataan kesempatan belajar, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak generasi unggul…

Jakarta – Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti tuntutan publik, termasuk poin 17+8, dengan mempercepat agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Regulasi ini dipandang penting untuk memperkuat tata kelola negara sekaligus menjawab aspirasi masyarakat yang menghendaki langkah tegas terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekayaan negara. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa pemerintah dan…

Jakarta – Pemerintah menegaskan kesiapannya untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai bagian dari komitmen memenuhi aspirasi publik, termasuk tuntutan 17+8. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan pemerintah telah merampungkan draf RUU tersebut dan membuka ruang bagi DPR untuk segera membahasnya. “Dari sisi pemerintah, kami…

Oleh: Dewi Amara )* Langkah pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Regulasi ini dipandang sebagai instrumen hukum penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi, sekaligus memastikan negara memiliki landasan tegas dalam merampas aset hasil tindak pidana. Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, menyatakan…

Oleh: Adrian Pratama )* Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menempati posisi penting dalam agenda politik nasional setelah gelombang demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus 2025. Salah satu poin utama dari tuntutan 17+8 yang disuarakan masyarakat adalah percepatan pembahasan RUU yang sejak 2009 belum pernah benar-benar diselesaikan. Situasi ini memberi tekanan sekaligus momentum baru bagi pemerintah…