Jakarta – Pemerintah resmi menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat penerimaan negara dan memastikan keseimbangan ekonomi yang berkeadilan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa prinsip keadilan dan gotong royong menjadi dasar dari kebijakan ini. “Keadilan…
Oleh: Annisa Asyariani U. *) Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus memperkuat komitmennya dalam upaya pemberantasan narkoba di seluruh Indonesia. Langkah ini tercermin dalam berbagai upaya strategis yang melibatkan kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, serta masyarakat. Pemerintah telah menitikberatkan pada penindakan hukum, memprioritaskan pencegahan, rehabilitasi, dan edukasi masyarakat sebagai bagian…
Oleh: Satria Wicaksono )* Kebijakan penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencerminkan upaya strategis pemerintah untuk mendukung pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Dengan rencana kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang mulai berlaku pada Januari 2025, pemerintah menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan negara demi pembiayaan program pembangunan. Kebijakan ini juga dirancang untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus…
Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga daya beli masyarakat dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui sejumlah langkah strategis, termasuk Paket Stimulus Ekonomi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan terhadap rumah tangga berpendapatan rendah, kelas menengah, serta dunia usaha. “Pemerintah terus…
Oleh : Aristika Utami )* Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama dikenal sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Sektor ini bukan hanya berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB), tetapi juga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam konteks inilah, investasi pada sektor UMKM menjadi sangat krusial…
Jakarta – Mulai 1 Januari 2025, pemerintah resmi memberlakukan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Langkah ini diyakini akan memperkuat stabilitas fiskal dan meningkatkan pemerataan ekonomi nasional. Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menyebut kenaikan sebesar 1 persen…
Oleh: Aryo Setiadi )* Kebijakan penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2025 merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk memperkuat pendanaan pembangunan nasional. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, yang sangat diperlukan untuk mendukung berbagai program pemerintah yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, peningkatan infrastruktur, serta penguatan sektor ekonomi lainnya. Pemerintah berharap,…
Jakarta – Pemerintahan Prabowo-Gibran menegaskan komitmennya untuk merealisasikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai simbol kemajuan Indonesia yang modern dan berkelanjutan. Proyek IKN di Kalimantan Timur ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi sebuah transformasi menyeluruh yang melibatkan berbagai elemen bangsa. IKN dirancang untuk menciptakan masa depan yang lebih inklusif, ramah lingkungan, dan berdaya saing global….
Oleh : Devi Putri Anjani )* Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan progres signifikan dan menjadi perhatian publik. Dengan capaian 96% untuk Tahap 1 per Desember 2024, langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam merealisasikan visi besar menciptakan pusat pemerintahan baru yang modern dan berkelanjutan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kolaborasi dengan Wapres…
JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan kebijakan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% tahun depan akan tetap memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Dwi Astuti, mengungkapkan bahwa berbagai program sosial dan subsidi tetap akan berjalan guna mendukung kesejahteraan masyarakat….
