Pemerintah Ajak Masyarakat Berperan Aktif Dalam Pemberantasan Judi Online

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), terus menggencarkan upaya pemberantasan judi online dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Salah satu langkah yang diharapkan adalah pelaporan konten atau aktivitas terkait judi online melalui saluran resmi yang telah disediakan. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Molly Prabawaty menyampaikan bahwa masyarakat memiliki peran…

Read More

Pemerintah Rangkul Kelompok Akademisi Pastikan Pertumbuhan Ekonomi Pasca Penyesuaian PPN 1%

Jakarta, – Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk merangkul kelompok akademisi dan berbagai pihak terkait dalam upaya memaksimalkan pertumbuhan ekonomi pasca kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1%,. Hal ini dilakukan untuk memastikan keberlangsungan dan stabilitas perekonomian nasional di tengah perubahan kebijakan perpajakan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN sebesar 1% bukanlah…

Read More

Peningkatan Efektivitas Rehabilitasi Sangat Diperlukan Untuk Penanganan Narkoba

Jakarta – Penanganan masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia memerlukan perhatian serius, khususnya dalam hal rehabilitasi pengguna. Rehabilitasi yang efektif bukan hanya membantu individu terbebas dari ketergantungan, tetapi juga menjadi langkah krusial dalam memutus rantai penyalahgunaan yang terus terjadi. Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mendorong agar setiap kabupaten kota memiliki gedung rehabilitasi pengguna narkoba. Fasilitas…

Read More

Kebijakan Penyesuaian PPN 1% Mendorong Kemajuan Ekonomi yang Berkeadilan

Jakarta – Pemerintah resmi menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat penerimaan negara dan memastikan keseimbangan ekonomi yang berkeadilan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa prinsip keadilan dan gotong royong menjadi dasar dari kebijakan ini. “Keadilan…

Read More

Pemerintahan Prabowo-Gibran Bangun Sinergi Nasional untuk Pemberantasan Narkoba

Oleh: Annisa Asyariani U. *) Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus memperkuat komitmennya dalam upaya pemberantasan narkoba di seluruh Indonesia. Langkah ini tercermin dalam berbagai upaya strategis yang melibatkan kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, serta masyarakat. Pemerintah telah menitikberatkan pada penindakan hukum, memprioritaskan pencegahan, rehabilitasi, dan edukasi masyarakat sebagai bagian…

Read More

Kebijakan PPN untuk Mendukung Pemerataan Ekonomi di Seluruh Indonesia

Oleh: Satria Wicaksono )* Kebijakan penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencerminkan upaya strategis pemerintah untuk mendukung pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Dengan rencana kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang mulai berlaku pada Januari 2025, pemerintah menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan negara demi pembiayaan program pembangunan. Kebijakan ini juga dirancang untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus…

Read More

Pemerintah Jaga Daya Saing UMKM Melalui Stimulus Ekonomi

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga daya beli masyarakat dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui sejumlah langkah strategis, termasuk Paket Stimulus Ekonomi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan terhadap rumah tangga berpendapatan rendah, kelas menengah, serta dunia usaha. “Pemerintah terus…

Read More

Investasi UMKM Dorong Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Oleh : Aristika Utami )* Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama dikenal sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Sektor ini bukan hanya berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB), tetapi juga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam konteks inilah, investasi pada sektor UMKM menjadi sangat krusial…

Read More

Pemerintah Sesuaikan Kenaikan 1 Persen PPN untuk Stabilitas Fiskal dan Pemerataan Ekonomi

Jakarta – Mulai 1 Januari 2025, pemerintah resmi memberlakukan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Langkah ini diyakini akan memperkuat stabilitas fiskal dan meningkatkan pemerataan ekonomi nasional. Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menyebut kenaikan sebesar 1 persen…

Read More

Penyesuaian Tarif PPN Jadi Solusi Pendanaan Pembangunan Nasional dan Pemerataan Ekonomi

Oleh: Aryo Setiadi )* Kebijakan penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2025 merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk memperkuat pendanaan pembangunan nasional. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, yang sangat diperlukan untuk mendukung berbagai program pemerintah yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, peningkatan infrastruktur, serta penguatan sektor ekonomi lainnya. Pemerintah berharap,…

Read More