Jakarta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan komitmennya untuk membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) secara terbuka, transparan, dan melibatkan partisipasi aktif publik. Hal ini menjadi bagian dari upaya menjaga integritas proses legislasi serta memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Wakil Ketua DPR…
Jakarta – Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi sorotan publik karena dinilai mempertegas tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) aparat penegak hukum tanpa mengubah secara signifikan peran institusional mereka. RUU ini telah mendapat surat presiden (surpres) dan secara resmi masuk dalam agenda legislatif. Kementerian Hukum dan HAM tengah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)…
Oleh : Loa Murib Pemerintah melalui berbagai institusi strategisnya, terus menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga kedaulatan nasional, terutama dalam menghadapi ancaman separatisme di Papua. Salah satu perhatian serius yang tengah diantisipasi adalah potensi keterlibatan pihak asing dalam mendukung gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Langkah preventif ini patut diapresiasi karena menyangkut integritas wilayah dan stabilitas…
Oleh: Ganindra Napitupulu )* Pemerintah terus berkomitmen dalam menjalankan program prioritas nasional, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan memberikan akses makanan sehat dan bergizi kepada anak-anak usia sekolah di seluruh pelosok negeri. Sebagai bagian dari upaya membangun generasi emas Indonesia, program ini tak hanya menjadi bentuk kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari masyarakat,…
Oleh : Naura Astika )* Pemerintah Indonesia terus memperlihatkan komitmennya terhadap penguatan sektor pendidikan tinggi, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dosen Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah melalui pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen ASN yang bertugas di perguruan tinggi negeri. Pemberian tukin ini bukan hanya sekadar tambahan penghasilan,…
Oleh : Ricky Rinaldi )* Kabar gembira datang untuk para dosen di seluruh Indonesia! Setelah penantian panjang dan banyak tanya yang muncul, akhirnya pemerintah resmi mencairkan Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi para dosen Aparatur Sipil Negara (ASN). Ini bukan hanya soal uang semata, tapi juga bentuk penghargaan negara terhadap jasa besar para pengajar bangsa. Dosen adalah…
Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mulai dicairkan pada pertengahan tahun 2025. Hal ini menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2025, yang mengatur skema tukin bagi dosen yang selama ini belum masuk dalam sistem remunerasi nasional. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa pemerintah…
Jakarta – Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana sebesar Rp2,6 triliun untuk mendukung peningkatan tunjangan kinerja (tukin) dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Anggaran ini akan dialokasikan kepada perguruan tinggi negeri berdasarkan mekanisme dan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian terkait, termasuk mempertimbangkan kinerja institusi dan jumlah dosen aktif. Sistem pemberian tunjangan ini akan berbasis evaluasi kinerja…
Oleh: Karmila Fitri )* Di tengah situasi geopolitik yang kian dinamis dan kebijakan ekonomi global yang tak menentu, Pemerintah Indonesia menunjukkan kesiapannya dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui sejumlah kebijakan strategis. Langkah-langkah ini dirancang secara khusus untuk merespons kebijakan tarif timbal balik dari Amerika Serikat, tanpa terjebak dalam eskalasi konflik perdagangan. Alih-alih melakukan retaliasi, Pemerintah…
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat cadangan devisa sebagai langkah menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sebesar 100 persen yang wajib ditempatkan di sistem keuangan nasional menjadi salah satu strategi utamanya. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan kebijakan ini bertujuan memperkuat perputaran ekonomi dalam negeri melalui peningkatan likuiditas yang…
