Oleh : Abdul Razak)*
Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi penguatan fenomena El Nino pada 2026 yang berpotensi memicu kemarau lebih panjang, kekeringan, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Ancaman tersebut semakin perlu diantisipasi karena diperkirakan berlangsung bersamaan dengan Indian Ocean Dipole (IOD) positif yang dapat menekan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan El Nino pada 2026 berpeluang berkembang hingga kategori kuat. Bahkan, peluang peningkatan menuju kategori amat kuat diperkirakan mencapai 75 persen pada periode Agustus-Oktober. Kondisi ini menjadi perhatian karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan cuaca, tetapi juga dapat merembet pada ketersediaan air, pertanian, hingga ketahanan pangan.
Dosen Departemen Geografi Lingkungan UGM Dr. Emilya Nurjani menjelaskan El Nino dan IOD positif merupakan fenomena iklim regional hingga global yang dapat memengaruhi pola curah hujan Indonesia. El Nino berkaitan dengan kondisi suhu muka laut di wilayah Pasifik tropis, sedangkan IOD positif dipengaruhi perbedaan suhu muka laut di bagian barat dan timur Samudra Hindia.
Menurut Emilya, ketika kedua fenomena tersebut berkembang bersamaan, dampaknya dapat saling memperkuat dalam mengurangi curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi tersebut berpotensi memperpanjang musim kemarau sekaligus menyebabkan datangnya musim hujan lebih lambat.
Namun, tingkat risiko tidak sama di setiap daerah. Karakteristik geografis, pola monsun, topografi, bentuk lahan, kondisi hidrologis, hingga karakteristik geologi turut menentukan tingkat kerentanan suatu wilayah.
Emilya menilai wilayah dengan pola iklim monsun, seperti sebagian Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi, dan kawasan selatan Indonesia, memiliki risiko lebih besar apabila periode kering berlangsung lebih lama. Sementara itu, daerah dengan karakteristik ekuatorial memiliki pola curah hujan yang berbeda.
Wilayah dengan ketersediaan air tanah relatif luas cenderung memiliki kemampuan adaptasi lebih baik. Sebaliknya, kawasan karst atau batuan gamping dapat menghadapi tantangan tersendiri dalam penyediaan air. Emilya menegaskan setiap wilayah memiliki tingkat risiko dan kapasitas adaptasi yang berbeda.
Dampak kekeringan juga berpotensi merambat ke sektor pertanian. Penurunan curah hujan dapat mengurangi ketersediaan air irigasi, mengganggu pola tanam, menurunkan produktivitas, dan meningkatkan risiko gagal panen. Pada saat bersamaan, kebutuhan air rumah tangga juga berpotensi terganggu.
Karena itu, Emilya mendorong perubahan pendekatan dari respons setelah bencana menjadi antisipasi berbasis informasi iklim. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan kalender tanam, memilih varietas tahan kondisi kering, mengatur distribusi air, serta menyiapkan cadangan air bagi masyarakat dan sektor pertanian.
Pemerintah daerah juga dinilai perlu memperkuat waduk, kolam retensi, sistem pemanenan air hujan, serta perlindungan daerah tangkapan air. Pemetaan risiko kekeringan secara lebih detail diperlukan agar intervensi dapat disesuaikan dengan tingkat kerentanan setiap wilayah.
Kesiapsiagaan serupa mulai diperkuat untuk menghadapi ancaman Karhutla. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, BPBD meningkatkan kewaspadaan seiring kondisi panas dan musim kemarau. Kepala BPBD Kota Balikpapan Usman Ali mengatakan seluruh personel tetap siaga selama 24 jam melalui posko untuk menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat.
Menurut Usman, sejumlah kawasan seperti Balikpapan Utara, Balikpapan Timur, dan Balikpapan Barat memiliki potensi kebakaran lahan. Di tingkat provinsi, tercatat 196 kejadian Karhutla di Kalimantan Timur sepanjang Januari hingga 10 Agustus 2026, dengan 71 kejadian terjadi hanya dalam 10 hari pertama Agustus.
Penanganan juga diperkuat melalui koordinasi lintas sektor. BPBD Balikpapan melibatkan TNI, Polri, dan instansi terkait untuk memastikan setiap laporan dapat segera ditindaklanjuti. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar karena kondisi lahan kering dapat mempercepat penjalaran api.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Razak turut meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Menurut Hanan, Kelompok Tani Hutan, Brigade Manggala Agni, serta perusahaan yang memiliki peralatan pemadam perlu dilibatkan dalam penanganan Karhutla.
Hanan menilai data wilayah rawan, ketersediaan sumber air, serta potensi dampak kebakaran perlu dihimpun secara terpadu agar respons pemerintah lebih cepat dan tepat sasaran. Penguatan koordinasi tersebut penting untuk memastikan langkah pencegahan dan pemadaman berjalan secara terintegrasi.
Sementara itu, BNPB mencatat sebaran hotspot di Kalimantan masih menjadi perhatian. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S.P. Panjaitan menyebut berdasarkan pemantauan Satelit NOAA-20 terdapat 1.487 hotspot di Kalimantan. Sebanyak 767 titik berada di Kalimantan Tengah, 560 titik di Kalimantan Barat, 74 titik di Kalimantan Selatan, 74 titik di Kalimantan Timur, dan tiga titik di Kalimantan Utara.
Rangkaian langkah tersebut menunjukkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino tidak hanya dilakukan melalui peringatan dini. Pemerintah juga memperkuat pemantauan, kesiapan personel, pengelolaan sumber daya air, koordinasi lintas sektor, hingga pelibatan masyarakat. Dengan langkah antisipatif tersebut, potensi dampak kekeringan dan Karhutla diharapkan dapat ditekan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.
)* Analis Kebijakan
