Oleh Manihota Loka )* Pemerintah Indonesia terus menggencarkan program strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045. Salah satu langkah konkret yang kini menjadi perhatian nasional adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menekan angka stunting dan memperkuat ketahanan gizi nasional, terutama bagi kelompok rentan seperti anak…
Oleh: Dewi Ayu Mahardika* Pemerintah melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menunjukkan komitmen serius dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Upaya strategis ini bukan sekadar program bantuan gizi bagi kelompok rentan, melainkan langkah komprehensif yang menyentuh berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk menjadikan MBG lebih dari sekadar intervensi nutrisi, pelibatan aktif…
Manokwari – Pemerintah terus memperkuat upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disosialisasikan di Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sosialisasi ini melibatkan Anggota Komisi IX DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN), serta mendapat sambutan antusias dari masyarakat setempat. Anggota Komisi IX DPR RI, Obet Rumbruren menegaskan kita…
Jakarta – Pemerintah terus mengakselerasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan menurunkan angka stunting di Indonesia. Program ini menyasar lebih dari 82 juta penerima manfaat, termasuk peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kepala Badan Gizi Nasional…
Jakarta – Pemerintah telah resmi mencairkan anggaran gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2 Juni 2025. Langkah ini diyakini menjadi salah satu stimulus fiskal penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya pada kuartal II tahun 2025. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa total anggaran yang telah dicairkan…
Jakarta – Pemerintah kembali mengandalkan kebijakan pemberian gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai salah satu instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa pencairan gaji ke-13 akan dilakukan pada Juni 2025, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru sekolah. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025…
)* Adhika Atmaja Setiap tahun, bulan Juni menjadi momen yang ditunggu oleh jutaan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, Polri, dan para pensiunan di Indonesia. Pasalnya, di bulan inilah pemerintah mencairkan gaji ke-13 sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun, lebih dari sekadar kompensasi tahunan, distribusi gaji ke-13 ternyata memiliki dampak…
Oleh : Ricky Rinaldi Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui pencairan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, dan pensiunan. Langkah ini tidak hanya sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian para abdi negara, tetapi juga sebagai strategi fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global yang terus berkembang. Menteri Keuangan…
Oleh: Agus Soepomo Pemerintah menetapkan pilihan konkret dalam menjawab persoalan pada tekanan ekonomi yang menimpa masyarakat di Indonesia pada kelompok kelas menengah bawah. Salah satu langkah strategis yang menonjol dari upaya pemerintah mengatasi permasalahan tersebut, yakni dengan menggelontorkan paket insentif ekonomi bernilai Rp24,44 triliun, yakni penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada sebanyak 17,3 juta pekerja…
JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menggelontorkan paket stimulus ekonomi hingga senilai Rp24,44 triliun untuk periode bulan Juni–Juli 2025 sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat kelas menengah bawah. Strategi ini dinilai efektif untuk menjangkau masyarakat pada segmen pekerja produktif yang selama ini bisa dikatakan sering luput dari skema bantuan sosial reguler. Pakar Kebijakan…
