Informasi UU TNI Sangat Terbuka, Pemerintah Persilakan Masyarakat Pahami Menyeluruh

Oleh: Amjad Kurnia Saputra (* Proses legislasi yang terbuka dan transparan adalah salah satu hal yang sangat dihargai oleh masyarakat modern saat ini. Tidak hanya sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap perubahan dalam regulasi dapat dipahami secara jelas dan utuh oleh publik. Hal ini menjadi sangat relevan dalam konteks…

Read More

Masyarakat Kecam Demo Penolakan UU TNI yang Ganggu Stabilitas Nasional

Jakarta – Sejumlah elemen masyarakat mengecam aksi demonstrasi yang menolak revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) karena dinilai mengganggu stabilitas nasional. Aksi yang berlangsung di berbagai daerah ini berujung pada ketegangan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat luas. Sejumlah elemen masyarakat menyayangkan aksi demonstrasi yang menolak revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) karena dinilai dapat…

Read More

Supremasi Sipil Tetap Dijaga, UU TNI Hanya Perkuat Fungsi Pertahanan

Jakarta – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) tidak akan menghidupkan kembali dwifungsi militer dan tetap menjaga supremasi sipil dalam sistem demokrasi Indonesia. “Dalam menghadapi ancaman non-militer, TNI menerapkan konsep penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga di luar bidang pertahanan. Namun, prinsip supremasi…

Read More

Percepatan Program MBG Tingkatkan Kesehatan Masyarakat

JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program eliminasi tuberculosis (TB) nasional melalui pendekatan pemenuhan gizi masyarakat. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan meningkatkan daya tahan tubuh guna mencegah risiko infeksi TB. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menegaskan bahwa pemenuhan…

Read More

Program MBG Langkah Strategis Tingkatkan SDM Muda

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) telah menjalin kerja sama strategis untuk meningkatkan kualitas gizi siswa di seluruh Indonesia. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Gedung A Kemendikdasmen pada Jumat (28/3/2025). Acara ini dihadiri oleh Menteri Pendidikan Abdul Mu’ti serta Kepala BGN Dadan…

Read More

Tak Ada Ruang untuk Teror! Pemerintah Pastikan Yahukimo Kondusif

JAYAPURA-Bupati Yahukimo Didimus Yahuli bersama Dandim 1715 mengunjungi guru-guru kontrak yang menjadi korban kekerasan di Distrik Anggruk, Papua Pegunungan. Kehadiran mereka merupakan bentuk kepedulian dan dukungan moral kepada para korban yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Angkatan Darat (RSAD) Marthen Indey, Jayapura. “Tidak ada keraguan saat mengutus mereka ke pedalaman karena mereka adalah guru…

Read More

Optimisme Pemerintah Cegah Stunting Melalui Program MBG

Oleh : Andri Prasetya )* Optimisme pemerintah dalam menekan angka stunting terus diperkuat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat serta mendukung pertumbuhan generasi mendatang yang lebih sehat dan berkualitas. Dengan cakupan yang semakin luas, MBG berperan penting dalam memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi…

Read More

Program MBG Tingkatkan Gizi, Kesehatan, dan Kecerdasan Anak-Anak

Oleh : Fathul Rahman )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi solusi strategis dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak di Indonesia. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi kelompok rentan, tetapi juga membangun kebiasaan makan sehat yang dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup masyarakat. Dengan pemenuhan gizi yang baik,…

Read More

Pemerintah Persilakan Masyarakat Sampaikan Aspirasi dalam RUU Polri

Oleh : Dirandra Falguni )* Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memastikan bahwa masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri). Komitmen ini sejalan dengan prinsip transparansi dalam proses legislasi yang terus dijaga oleh DPR RI, khususnya Komisi III yang bertanggung jawab dalam pembahasan…

Read More

RUU Polri Dorong Penguatan Kelembagaan dan Perjelas Kewenangan Tugas

Oleh: Hendri Rahardjo Rancangan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kelembagaan Polri sekaligus memastikan kejelasan kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Dengan semangat reformasi dan profesionalisme, RUU ini akan menghadirkan institusi Polri yang semakin transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan zaman. RUU ini merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun…

Read More