Oleh: Sapto Jayadi *) Kebijakan Presiden Prabowo meluncurkan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja, atau yang lebih dikenal luas sebagai Satgas PHK, menjadi kado serta langkah mitigasi proaktif pemerintah untuk membela kepentingan kaum buruh di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini. Di tengah dinamika geopolitik internasional yang terus fluktuatif serta bayang-bayang resesi ekonomi yang melanda berbagai…
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui pendekatan dialog, pendalaman fakta, serta sistem peringatan dini (early warning) guna memastikan perlindungan terhadap pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha. Upaya tersebut dilakukan dengan mengedepankan koordinasi lintas kementerian dan melibatkan pekerja maupun perusahaan sebelum mengambil langkah lanjutan. Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan…
Oleh : Aditya Akbar )* Pemerintah terus menunjukkan komitmennya menjaga stabilitas ketenagakerjaan di tengah dinamika ekonomi global melalui berbagai langkah antisipatif yang berorientasi pada perlindungan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha. Di saat yang sama, masyarakat perlu mewaspadai berbagai upaya provokasi yang memanfaatkan isu ketenagakerjaan untuk mendorong demonstrasi yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan iklim investasi….
Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah berkomitmen mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan menyiapkan sejumlah pencegahan melalui satgas PHK. Pencegahan terhadap ancaman PHK menjadi penting karena pemerintah ingin masyarakat dapat tetap menjaga kestabilannya. Hal tersbut diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat ditemu awak media di Jakarta. Menurut Yaserli, pemerintah sudah menyiapkan pencegahannya…
MERAUKE – Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Merauke terus memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesempatan kerja di Papua Selatan. Proyek tersebut menggerakkan perekonomian daerah sekaligus membuka lapangan kerja dalam jumlah besar. Pemerintah menempatkan Orang Asli Papua (OAP) sebagai prioritas utama dalam penyerapan tenaga kerja agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat…
Jakarta – Pemerintah memperkuat pembangunan kependudukan melalui penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) sebagai bagian dari strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung upaya menekan angka pengangguran dan mengantisipasi pemutusan hubungan kerja (PHK). Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka mengatakan penyusunan PJPK dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku…
JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam melindungi keberlangsungan tugas guru honorer di seluruh Indonesia melalui kebijakan penataan tenaga pendidik yang mengedepankan keadilan, kepastian, dan keberlanjutan layanan pendidikan. Di tengah proses penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN), pemerintah memastikan tidak akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap guru honorer. Kepastian tersebut disampaikan Direktur Jenderal Guru…
Jakarta – Pemerintah mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli memastikan Satgas PHK terus bekerja memitigasi potensi PHK di berbagai sektor. Yassierli menegaskan salah satu langkah yang dilakukan adalah memantau sektor-sektor yang berpotensi melakukan PHK melalui sistem peringatan dini (early warning). “Sudah ada Satgas PHK, jadi di…
Jakarta, – Pemerintah bersama DPR RI resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Langkah taktis ini diambil dengan tujuan konkret untuk menyetop dan mencegah gelombang PHK massal yang saat ini tengah mengintai para pekerja di berbagai perusahaan di Tanah Air. Hal ini menunjukkan keseriusan berbagai elemen bangsa dalam melindungi nasib kaum buruh….
Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI terus memperkuat perlindungan kepegawaian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guna memastikan tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian status kepegawaian, menjaga kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN), sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah tantangan…
