Oleh : Garvin Reviano )* Judi online atau judi daring telah menjelma menjadi salah satu ancaman serius bagi ketahanan keluarga Indonesia di era digital. Kemudahan akses internet, penggunaan gawai yang masif, serta promosi agresif melalui berbagai platform media sosial membuat praktik ilegal ini semakin merambah semua lapisan masyarakat, tanpa mengenal usia, profesi, maupun tingkat pendidikan….
JAKARTA – Pemerintah bersama DPR RI mendorong penguatan strategi pemberantasan korupsi melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan menelusuri akar persoalan yang selama ini memicu terjadinya praktik koruptif. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan pemberantasan korupsi pada 2026 tidak hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan secara sistemik. Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menekankan…
Oleh: Juana Syahril)* Pemberantasan korupsi terus diarahkan pada strategi yang lebih fundamental dengan menitikberatkan upaya pencegahan sejak dari hulu. Pendekatan ini menegaskan bahwa korupsi tidak dapat diberantas hanya melalui penindakan hukum di hilir, melainkan harus diselesaikan secara sistemik dengan membangun tata kelola, budaya, dan karakter bangsa yang berintegritas. Arah kebijakan tersebut sejalan dengan visi Asta…
Oleh: Lailatul Anggina Hasanah* Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan arah yang jelas dan tegas dalam mendorong reformasi menyeluruh pemberantasan korupsi sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Agenda ini tidak ditempatkan sebagai slogan politik semata, melainkan sebagai kebijakan strategis yang menyentuh dimensi hukum, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Pesan yang disampaikan pemerintah konsisten, bahwa…
Oleh: Dhita Karuniawati )* Kebijakan bantuan sosial (Bansos) tahun 2026 kembali menempati posisi strategis dalam agenda pembangunan nasional. Di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, pemerintah menempatkan Bansos sebagai instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan sosial. Kebijakan ini tidak hanya diarahkan sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga sebagai penopang…
Oleh Ardiana Wiranti )* Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mengoptimalkan bantuan sosial sebagai instrumen strategis untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal. Di tengah tantangan ekonomi global dan kebutuhan domestik yang terus meningkat, kebijakan penyaluran bantuan sosial reguler menjadi bukti kehadiran negara dalam memastikan kelompok rentan tetap terlindungi. Melalui Kementerian Sosial,…
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto memprioritaskan percepatan groundbreaking proyek hilirisasi strategis pada awal 2026 sebagai upaya memperkuat sektor riil, meningkatkan nilai tambah industri, dan menjaga ketahanan ekonomi nasional. Presiden menargetkan enam proyek mulai dibangun pada akhir Januari hingga awal Februari 2026, serta mendorong total 18 proyek hilirisasi masuk tahap awal pembangunan paling lambat Maret…
Oleh: Rixy Oxidea Rizeta )* Percepatan groundbreaking proyek hilirisasi pada awal 2026 menandai fase krusial dalam perjalanan transformasi ekonomi Indonesia. Langkah tersebut tidak sekadar menghadirkan pembangunan fisik pabrik dan fasilitas industri, melainkan merepresentasikan perubahan paradigma pembangunan nasional dari ekonomi berbasis komoditas mentah menuju struktur industri bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global. Hilirisasi kini diposisikan…
JAKARTA Pemerintah mulai mengakselerasi eksekusi proyek hilirisasi nasional pada awal 2026 dengan menggerakkan investasi bernilai triliunan rupiah langsung ke berbagai daerah. Tahap awal pelaksanaan ditandai dengan rencana groundbreaking enam proyek strategis pada awal Februari 2026, sebagai bagian dari total 18 proyek prioritas yang dikelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dengan nilai kumulatif mencapai sekitar…
TAPANULI – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan program sekolah gratis bagi siswa di wilayah yang terdampak banjir dan longsor, sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan sektor pendidikan pascabencana. Kebijakan ini diumumkan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dan berlaku mulai tahun ajaran 2026/2027 untuk jenjang SMA/SMK hingga Sekolah Luar Biasa (SLB). Bobby menegaskan bahwa langkah ini…
