#news – Page 148

Peradilan Militer dan Mendukung Komitmen Penegakan Hukum yang Akuntabel

Kontributor2 months ago07 mins

Oleh : Revan Ananda )* Peradilan militer kerap menjadi sorotan dalam diskursus publik, terutama ketika dikaitkan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, di tengah dinamika tersebut, penting untuk melihat secara jernih bahwa peradilan militer merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga disiplin, profesionalisme, dan integritas prajurit. Dalam konteks…

Berkas Lengkap, Majelis Hakim Ditunjuk, Kasus Air Keras Disidangkan Transparan

Kontributor2 months ago04 mins

JAKARTA – Proses hukum atas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, memasuki tahap persidangan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan majelis hakim resmi ditetapkan. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 29 April 2026 di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Menteri…

PP TUNAS: Menata Ulang Ruang Digital Demi Generasi Masa Depan

Kontributor2 months ago08 mins

Oleh : Nanda Priscilia Pradhanty Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau yang dikenal sebagai PP TUNAS, menjadi tonggak penting dalam upaya menata ulang ruang digital nasional agar lebih aman, sehat, dan berpihak pada masa depan generasi muda. Kebijakan ini lahir di tengah derasnya arus digitalisasi…

PP TUNAS dan Era Baru Kepatuhan Platform Digital Demi Masa Depan Anak

Kontributor2 months ago07 mins

Oleh : Andhika Rachma )* Internet membuka akses luas terhadap pendidikan, hiburan, dan komunikasi tanpa batas. Namun di balik manfaat tersebut, terdapat tantangan serius yang tidak bisa diabaikan, terutama terkait keamanan dan perlindungan anak di ruang digital. Dalam konteks inilah, kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan…

PP TUNAS Direspons Global, Komitmen Perlindungan Anak Kian Nyata

Kontributor2 months ago03 mins

Jakarta – Langkah progresif pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak (PP TUNAS) mulai menunjukkan dampak nyata, baik di tingkat nasional maupun global. Kebijakan ini menjadi bukti keseriusan negara dalam menghadirkan ekosistem digital yang aman, sehat, dan berpihak pada tumbuh kembang generasi…

PP TUNAS Berjalan, Orang Tua dan Masyarakat Diminta Dukung Pengawasan Digital

Kontributor2 months ago04 mins

Lampung – Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) mulai menunjukkan arah yang jelas dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Seiring dengan itu, peran orang tua dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam memastikan kebijakan ini berjalan efektif di tingkat lapangan. Pemerintah daerah…

UU PSDK 2026 dan Arah Baru Perlindungan Korban di Indonesia

Kontributor2 months ago07 mins

Oleh: Bagas Arya Mahendra )* Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (PSDK) tahun 2026 menjadi momentum penting dalam pembaruan sistem hukum nasional. Regulasi ini tidak hanya memperkuat kerangka perlindungan, tetapi juga menandai arah baru kebijakan negara yang semakin menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses peradilan pidana. Langkah pengesahan undang-undang PSDK ini mencerminkan keseriusan pemerintah…

Pengesahan UU PSDK 2026 Perkuat Perlindungan Saksi dan Korban

Kontributor2 months ago07 mins

Oleh: Dinda Lestari )* Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (PSDK) pada April 2026 menjadi tonggak penting dalam penguatan sistem hukum nasional. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menyetujui rancangan undang-undang tersebut dalam sidang paripurna menunjukkan komitmen kuat negara dalam menghadirkan perlindungan yang lebih komprehensif bagi saksi dan korban. Langkah ini sekaligus menegaskan arah…

UU Perlindungan Saksi dan Korban Disahkan, Penguatan HAM Kian Nyata

Kontributor2 months ago03 mins

JAKARTA — Komitmen negara dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) kembali ditegaskan melalui pengesahan Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban (UU PSDK). Kebijakan ini mencerminkan langkah progresif pemerintah dan DPR dalam menghadirkan sistem hukum yang lebih berkeadilan, inklusif, serta memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara bulat menyetujui Rancangan Undang-Undang tersebut…

Berita

Koperasi Merah Putih Dorong Aktivasi Tenaga Kerja Lokal

Kontributor2 months ago03 mins

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat peran Koperasi Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi desa sekaligus instrumen strategis dalam mendorong aktivasi tenaga kerja lokal. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta memperkuat kemandirian ekonomi berbasis desa pada tahun 2026. Melalui pengembangan Koperasi Merah Putih di berbagai wilayah, pemerintah…