Jayapura – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mempercepat program renovasi rumah tidak layak huni sebagai langkah konkret memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat. Sebanyak 2.100 unit rumah ditargetkan mulai direnovasi pada Maret 2026, bersamaan dengan pembangunan lima unit rumah susun (rusun) di sejumlah wilayah strategis. Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, mengatakan pelaksanaan fisik program tersebut merupakan…
Jakarta – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa mobil operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hanya diperuntukkan bagi distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sekolah-sekolah penerima manfaat dan posyandu. Penegasan ini dilakukan demi menjaga higienitas dan keamanan pangan dalam setiap tahapan distribusi. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, mengingatkan seluruh…
PAPUA – Pemerintah mempercepat renovasi ribuan rumah tidak layak huni di Papua sebagai wujud nyata pemerataan pembangunan dan komitmen menghadirkan kesejahteraan hingga wilayah timur Indonesia. Program ini menjadi bagian strategis dari agenda nasional sektor perumahan yang menempatkan hunian layak sebagai fondasi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan Program Tiga Juta Rumah yang diinisiasi…
Jakarta – Pemerintah semakin mempertegas komitmennya dalam menjaga integritas dan kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis nasional di bidang pembangunan sumber daya manusia. Melalui penguatan pengawasan distribusi dan tata kelola dapur mitra, negara memastikan bahwa setiap rupiah anggaran publik benar-benar bermuara pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan…
Oleh: Dimas Aryasetya Keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) dan menerima posisi Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF) di Gaza menandai fase baru diplomasi luar negeri yang lebih aktif sekaligus berhati-hati. Di tengah polarisasi global yang kian tajam, langkah tersebut tidak sekadar simbol solidaritas kemanusiaan, melainkan refleksi politik keseimbangan sekaligus upaya menjaga posisi…
Oleh : Dimas Kurniawan )* Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) menandai babak baru diplomasi aktif yang tidak sekadar simbolik, tetapi konkret dan terukur dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya konsisten pada amanat konstitusi untuk menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia, tetapi juga mampu menerjemahkan komitmen tersebut ke…
Oleh: Laila Anggina Nuraini* Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP) menandai babak baru dalam artikulasi politik luar negeri yang semakin adaptif, fleksibel, dan berorientasi pada hasil konkret. Di tengah dinamika global yang terfragmentasi oleh rivalitas kekuatan besar, Indonesia tidak lagi sekadar menegaskan prinsip bebas dan aktif sebagai doktrin normatif, tetapi menerjemahkannya dalam…
Oleh: Landres Octav Pandega *) Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) bukan sekadar hadir di sebuah forum baru yang ramai diperbincangkan. Ia adalah sinyal politik luar negeri yang tegas bahwa Indonesia sedang menguatkan politik keseimbangan, menjaga ruang manuver di tengah tarik-menarik kekuatan besar, tanpa meninggalkan akar bebas-aktif yang tertanam sejak awal republik. Dalam konteks…
Jakarta, – Keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP) menandai babak baru diplomasi Tanah Air di panggung internasional. Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk konkret penguatan peran Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia, khususnya terkait isu Palestina. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyebut keikutsertaan Indonesia dalam BoP sebagai sejarah baru…
Jakarta – Indonesia mengukuhkan posisinya sebagai kekuatan diplomasi global dengan resmi menjadi anggota Board of Peace, sebuah badan internasional yang berfokus pada penyelesaian konflik dan stabilisasi wilayah bergejolak, termasuk di Gaza, Palestina. Keikutsertaan Indonesia dinilai sebagai langkah strategis yang menyelaraskan diplomasi, keamanan, dan akselerasi ekonomi nasional. Keputusan ini kemudian mendapat penilaian positif dari berbagai pihak….
