Oleh: Dimas Aditya Wiguna )* Pemerintah menempatkan optimalisasi aset badan usaha milik negara sebagai salah satu strategi utama dalam memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, negara mendorong konsolidasi dan transformasi pengelolaan BUMN agar lebih efisien, terarah, dan mampu memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi perekonomian. Presiden…
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyiapkan berbagai paket insentif untuk mendukung mobilitas masyarakat serta menjaga daya beli selama periode Ramadan dan libur Lebaran 2026. Insentif tersebut mencakup diskon tarif transportasi, potongan tarif tol, hingga penyaluran bantuan sosial pangan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian…
Jakarta – Target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mendekati delapan persen dalam beberapa tahun ke depan dinilai sangat bergantung pada percepatan investasi berskala besar yang diiringi dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Tanpa dorongan investasi yang kuat, ambisi pertumbuhan tinggi dinilai sulit tercapai secara berkelanjutan. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menyebut kebutuhan…
Oleh: Rizky Mahendra Swasembada energi kembali mengemuka sebagai agenda strategis nasional. Di tengah fluktuasi harga energi global, transisi menuju energi berkelanjutan, serta komitmen menekan impor bahan bakar minyak, Indonesia dihadapkan pada satu kenyataan penting: kedaulatan energi tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia dan konsistensi kebijakan hilirisasi energi….
Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto memperkenalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pengenalan tersebut disampaikan Prabowo dalam forum World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss. Presiden menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada perdamaian dan stabilitas, tetapi juga pada tata kelola negara…
Oleh: Raka Aditya )* Pemerintah menetapkan Papua sebagai salah satu poros strategis dalam peta jalan swasembada energi nasional. Kebijakan ini mencerminkan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kemandirian energi berbasis potensi sumber daya dalam negeri, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional secara berkelanjutan. Papua dinilai memiliki kekayaan sumber daya energi yang sangat besar dan beragam. Pemerintah…
JAKARTA – Pemerintah menargetkan investasi sektor energi baru terbarukan (EBT) mencapai Rp1.682 triliun dalam satu dekade ke depan sebagai bagian dari penguatan ketahanan energi nasional. Target ambisius tersebut sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 20252034 dan menjadi salah satu pilar penting dalam agenda transisi energi Indonesia menuju net zero emission pada 2060. Direktur…
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan percepatan pengembangan energi terbarukan di Papua sebagai bagian dari upaya besar pemerintah mencapai swasembada energi dan swasembada pangan. Papua dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan bioenergi berbasis komoditas lokal, seperti kelapa sawit, tebu, dan singkong. Menurut Presiden, pemanfaatan komoditas tersebut dapat menghasilkan bahan bakar minyak dan etanol, sekaligus mendorong…
Oleh : Irfan Aditya )* Fleksibilitas Cek Kesehatan Gratis (CKG) merupakan salah satu terobosan kebijakan kesehatan yang patut diapresiasi sebagai langkah nyata dalam mewujudkan pemerataan layanan kesehatan di Indonesia. Dalam konteks geografis dan demografis yang sangat beragam, pendekatan yang kaku dan seragam sering kali tidak efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, fleksibilitas dalam pelaksanaan…
Oleh Juliana Amartha )* Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang kini memasuki tahun kedua pelaksanaannya patut mendapatkan dukungan luas dari seluruh elemen bangsa. Program ini bukan sekadar kebijakan populis di sektor kesehatan, melainkan langkah strategis negara dalam memastikan hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan yang adil dan merata. Memasuki tahun 2026, arah kebijakan CKG yang…
