Jakarta – Pemerintah Indonesia memastikan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, yang berlaku mulai 1 Januari 2025, tidak akan berdampak signifikan terhadap inflasi. Hal ini diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Perekonomian, Ferry Irawan. Menurut Ferry,…
Oleh : Rivka Mayangsari*) Perekonomian global dan domestik yang terus menghadapi ketidakpastian menuntut kebijakan yang cerdas dan tepat sasaran untuk menjaga daya beli masyarakat. Menghadapi tantangan ini, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan kebijakan baru yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan rakyat tetap terjaga, meskipun terdapat rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diberlakukan pada 1 Januari…
Oleh : Arsenio Bagas Pamungkas)* Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik judi online yang semakin marak di era digital. Pasalnya, Judi online telah menjadi salah satu ancaman serius terhadap moralitas masyarakat, stabilitas sistem keuangan, dan kesejahteraan sosial secara umum. Berbagai langkah telah dilakukan, baik melalui regulasi, pengawasan ketat, hingga edukasi kepada masyarakat untuk…
Oleh : Samuel Christian Galal )* Perjudian online atau yang sering disebut judol telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Praktik ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghancurkan tatanan sosial dan perekonomian bangsa. Dalam menghadapi ancaman ini, peran aktif masyarakat menjadi kunci utama untuk memberantasnya. Tanpa keterlibatan aktif dari masyarakat, upaya pemerintah dan aparat…
Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen tegas dalam memberantas perjudian online yang telah meresahkan masyarakat. Hingga 17 Desember 2024, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berhasil menindak 5,4 juta konten perjudian, termasuk situs dan akun media sosial yang terafiliasi. Plt. Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Molly Prabawati, menjelaskan bahwa langkah aktif terus dilakukan. “Pada periode…
JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus menggencarkan upaya memberantas konten judi online di ruang digital Indonesia. Sejak 2017 hingga 17 Desember 2024, sebanyak 5,4 juta konten judi online telah berhasil ditindak. “Pada periode 1–17 Desember 2024 saja, kami telah menindak 122.699 konten, akun, dan situs perjudian online melalui aduan masyarakat, laporan lembaga, serta…
Oleh: M. Jumadi Ihsan *) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu elemen penting dalam demokrasi Indonesia yang kerap menjadi barometer bagi stabilitas politik dan sosial bangsa. Dalam pelaksanaannya, Pilkada tidak hanya memunculkan dinamika kompetisi, tetapi juga membawa potensi polarisasi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, menjaga kondusivitas pasca Pilkada menjadi tugas bersama yang memerlukan…
JAKARTA – Pilkada Serentak 2024 telah usai digelar di seluruh Indonesia. Kondusivitas pasca Pilkada sangat penting untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan lancar dan hasil pemilihan dapat diterima oleh semua pihak. Ketika situasi pasca Pilkada tidak kondusif, hal ini dapat memicu ketegangan sosial, konflik, dan kekerasan yang dapat merusak tatanan masyarakat. Oleh karena itu,…
Jakarta – Kepolisian Republik Indoensia (Polri) terus menggencarkan upaya pemberantasan sindikat narkoba dengan penindakan tegas terhadap para pelaku peredaran gelap narkoba di Indonesia. Dalam sebulan terakhir, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berhasil mengungkap tiga kasus besar. Tiga kasus tersebut terjadi di berbagai wilayah, yaitu Jawa Barat, Bali, dan Jakarta. “Dalam hal ini mungkin kami sampaikan…
Oleh : Andi Mahesa )* Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, salah satu kebijakan yang menarik perhatian publik adalah upaya untuk menghapus utang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini tentu saja memberikan harapan besar bagi sektor UMKM, yang selama ini menjadi pilar penting perekonomian Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM, bahwa…
