Oleh : Bagas Adrian Nathaniel )* Pilkada Serentak 2024 berhasil terlaksana dengan aman dan lancar, mencerminkan komitmen seluruh pihak dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat bersinergi untuk memastikan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah berjalan sesuai harapan. Dengan melibatkan 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, Pilkada ini menjadi perhelatan demokrasi terbesar…
Oleh : Dirandra Falguni )* Pasca pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Indonesia memasuki fase krusial dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Keberhasilan penyelenggaraan pesta demokrasi ini tidak hanya diukur dari proses pemungutan suara, tetapi juga dari kemampuan negara untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Upaya kolektif dari berbagai pihak, termasuk Polri, TNI, dan masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan…
JAKARTA — Pilkada Serentak 2024 berhasil mencatatkan sejarah sebagai salah satu pesta demokrasi terbesar yang terlaksana dengan aman dan kondusif. Keberhasilan tersebut merupakan hasil nyata dari kerja keras aparat keamanan yang telah berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari penyelenggara hingga masyarakat. Ketua KPU Daerah Khusus Jakarta, Wahyu Dinata, mengapresiasi kinerja Polri, khususnya jajaran Polda Metro…
Bandung – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah dilaksanakan pada 27 Oktober 2024. Perbedaan pilihan politik dan polarisasi selama proses Pilkada bukan hal yang baik untuk dilanjutkan. Stabilitas sosial dan keharmonisan pasca Pilkada 2024 harus tetap dijaga. Oleh karena itu, upaya penguatan integrasi sosial pasca Pilkada 2024 sangat penting dilakukan berbagai elemen masyarakat. Penata Kehumasan…
Oleh: Arkhan Gani* Sidang sengketa Pilkada serentak 2025 menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Sebagai mekanisme yang memastikan keadilan dalam proses pemilihan, keberlangsungan sidang ini membutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk aparat keamanan (Apkam), untuk menjaminkelancaran dan ketertiban. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjadwalkan sidang perdana Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) pada 8 Januari 2025. Sebelum itu, Buku Registrasi Perkara Konstitusi(BRPK) akan diumumkan pada 3 Januari 2025 untuk…
Jakarta – Setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), penting bagi seluruh lapisan masyarakat dan aparat keamanan untuk tetap waspada terhadap potensi ancaman yang bisa mengganggu stabilitas keamanan dan persatuan bangsa. Walaupun proses demokrasi tersebut umumnya berjalan lancar, situasi pasca-Pilkada sering kali membawa tantangan tersendiri, terutama dalam menghadapi kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan tertentu dan berusaha memecah…
Jakarta – Proses penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 segera memasuki tahap persidangan. Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan sidang perdana untuk perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota pada 8 Januari 2025, dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Proses ini merupakan bagian dari tahapan resmi yang diatur dalam Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024….
Oleh: Brigitta Marga Ayu )* Proses demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur dan adil, tetapi juga dari mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, perselisihan hasil Pilkada menjadi salah satu aspek penting yang memerlukan penanganan serius. Jalur hukum yang disediakan melalui Mahkamah Konstitusi (MK) adalah wujud…
Oleh: Sadena Ayu Parmesta )* Setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) selesai, peran rekonsiliasi politik menjadi sangat penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Meskipun Pemilu merupakan bagian integral dari demokrasi yang sehat, seringkali dinamika politik pasca-Pemilu bisa memicu ketegangan, bahkan perpecahan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, langkah untuk merajut kembali tali persaudaraan dan menjaga stabilitas…
Oleh : Roy Andarek )* Pilkada serentak 2024 di Papua Barat Daya telah menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan sengketa hasil pemilihan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat Daya telah menunjukkan kesiapan dan profesionalisme dalam menghadapi situasi ini. Dalam konteks ini, pernyataan dari Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Papua Barat Daya, Muhammad Gandhi Siradjuddin, menjadi…
