Oleh: Yossi Sianipar )* Pilkada serentak 2024 menjadi momentum penting bagi demokrasi Indonesia. Dalam proses ini, Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran krusial sebagai lembaga yang menangani sengketa hasil Pilkada. Sebagai penjaga konstitusi, integritas dan netralitas MK menjadi elemen yang tidak dapat ditawar. Salah satu isu yang selalu mendapat perhatian dalam konteks ini adalah potensi konflik…
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan komitmennya pada prinsip keadilan pada sidang perdana sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Menghadapi sidang perdana, MK merekrut 60 perisalah, lima penerjemah, dan tiga penulis ad hoc untuk mendukung kelancaran proses penyelesaian sengketa ini. Sekretaris Jenderal MK, Heru Setiawan, menjelaskan bahwa para tenaga ad hoc tersebut telah diambil sumpahnya…
Semarang – Hotel Aruss Semarang menjadi pusat perhatian setelah Bareskrim Polri menyita bangunan tersebut. Hotel ini diduga dibangun menggunakan dana hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari bandar judi online. Penyitaan ini menunjukkan keseriusan aparat dalam memberantas praktik ilegal yang merugikan masyarakat. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf, menegaskan…
Jakarta Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 telah diselenggarakan di berbagai daerah dengan aman dan damai. Salah satu kunci keberhasilannya adalah penerapan strategi cooling system, program inovatif yang digagas oleh aparat kepolisian untuk menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat selama masa pemilu. Di Provinsi Riau, program cooling system yang digagas oleh Kapolda Riau, Irjen…
JAKARTA – Pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, integrasi kehidupan sosial masyarakat menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk diperkuat. Pilkada yang diikuti oleh berbagai dinamika politik, perbedaan pilihan, serta beragam aspirasi masyarakat, seringkali meninggalkan tantangan bagi terciptanya keharmonisan sosial. Oleh karena itu, penguatan integrasi sosial pasca-pemilu menjadi kunci untuk menciptakan stabilitas dan kemajuan…
JAKARTA — Pilkada Serentak 2024 berhasil mencatatkan sejarah sebagai salah satu pesta demokrasi terbesar yang terlaksana dengan aman dan kondusif. Keberhasilan tersebut merupakan hasil nyata dari kerja keras aparat keamanan yang telah berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari penyelenggara hingga masyarakat. Ketua KPU Daerah Khusus Jakarta, Wahyu Dinata, mengapresiasi kinerja Polri, khususnya jajaran Polda Metro…
Oleh : Bagas Adrian Nathaniel )* Pilkada Serentak 2024 berhasil terlaksana dengan aman dan lancar, mencerminkan komitmen seluruh pihak dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat bersinergi untuk memastikan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah berjalan sesuai harapan. Dengan melibatkan 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, Pilkada ini menjadi perhelatan demokrasi terbesar…
Oleh : Dirandra Falguni )* Pasca pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Indonesia memasuki fase krusial dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Keberhasilan penyelenggaraan pesta demokrasi ini tidak hanya diukur dari proses pemungutan suara, tetapi juga dari kemampuan negara untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Upaya kolektif dari berbagai pihak, termasuk Polri, TNI, dan masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan…
Bandung – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah dilaksanakan pada 27 Oktober 2024. Perbedaan pilihan politik dan polarisasi selama proses Pilkada bukan hal yang baik untuk dilanjutkan. Stabilitas sosial dan keharmonisan pasca Pilkada 2024 harus tetap dijaga. Oleh karena itu, upaya penguatan integrasi sosial pasca Pilkada 2024 sangat penting dilakukan berbagai elemen masyarakat. Penata Kehumasan…
Oleh: Arkhan Gani* Sidang sengketa Pilkada serentak 2025 menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Sebagai mekanisme yang memastikan keadilan dalam proses pemilihan, keberlangsungan sidang ini membutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk aparat keamanan (Apkam), untuk menjaminkelancaran dan ketertiban. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjadwalkan sidang perdana Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) pada 8 Januari 2025. Sebelum itu, Buku Registrasi Perkara Konstitusi(BRPK) akan diumumkan pada 3 Januari 2025 untuk…
