Oleh : Naumi Arika )* Pemerataan ekonomi menjadi salah satu tujuan utama yang dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata. Salah satu upaya nyata yang dilakukan adalah dengan meluncurkan program-program sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat, terutama kalangan yang kurang mampu. Salah satu program yang saat ini mendapat perhatian khusus adalah program…
Oleh Dania Wiastika )* Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen untuk barang mewah dan produk jasa tertentu yang tergolong sangat mewah menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat. Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk membatasi tarif PPN ini hanya pada kategori tertentu merupakan upaya menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil,…
Oleh : Rivka Mayangsari*) Dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan, keputusan pemerintah untuk membatalkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen dan memberlakukan kebijakan baru tersebut hanya untuk barang-barang mewah merupakan angin segar bagi masyarakat Indonesia. Langkah ini tidak hanya menunjukkan perhatian pemerintah terhadap dampak ekonomi pada rakyat, tetapi juga…
Oleh : Clara Diah Wulandari )* Langkah pemerintah membatalkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen membawa angin segar bagi masyarakat. Dengan keputusan ini, PPN tetap berada di angka 11 persen, kecuali untuk barang-barang yang masuk dalam kategori Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM). Kebijakan ini tidak hanya memberikan kepastian ekonomi, tetapi juga menjadi…
Oleh: Andika Pratama )* Pemerintah telah menetapkan kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 2025. Namun, penting untuk ditekankan bahwa kenaikan PPN ini hanya untuk barang-barang dan jasa yang tergolong mewah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2023. Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah untuk…
Oleh : Alexander Yosua Galen )* Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menjaga daya beli masyarakat melalui keputusan strategis menahan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa tarif PPN tidak akan berubah untuk barang dan jasa yang saat ini dikenakan pajak sebesar 11 persen. Langkah ini memperlihatkan upaya nyata pemerintah dalam melindungi kepentingan rakyat, terutama di…
Oleh : Anindira Putri Maheswani )* Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen menjadi kabar baik bagi masyarakat luas. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, melalui akun Instagram pribadinya, menegaskan bahwa tarif PPN tetap berada pada angka 11 persen untuk barang dan jasa, kecuali bagi kelompok barang mewah. Langkah ini…
Jakarta – Pemerintah resmi membatalkan rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% untuk barang dan jasa non-mewah, yang semula direncanakan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12). Presiden Prabowo menegaskan bahwa kenaikan PPN hanya akan berlaku untuk…
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah tetap terjaga meski tarif pajak pertambahan nilai (PPN) naik 1% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, mengatakan bahwa ekonomi nasional tetap kokoh meski tarif PPN mencapai 12%. Bahkan, Febrio memperkirakan pertumbuhan…
Oleh : Dhita Karuniawati )* Pemerintah menetapkan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1% untuk memperkuat ekonomi nasional dalam jangka panjang. Rencana kenaikan tarif PPN ini merupakan tindak lanjut dari pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 7 Oktober 2021. Kebijakan…
