Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Penetapan tersangka tersebut merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada awal Januari 2026 terkait pemeriksaan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT Wanatiara Persada. Kasus ini…
Oleh : Jefrie Amran Affandi )* Pemerintah terus memperkuat komitmen pemberantasan korupsi dengan mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan segala bentuk pemerasan, khususnya yang terjadi di sektor perpajakan. Ajakan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya membangun sistem pajak yang bersih, adil, dan berintegritas. Praktik pemerasan yang melibatkan oknum aparat pajak tidak hanya merugikan negara, tetapi juga…
Oleh: Anshar Kurniawan (* Penanganan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) patut dilihat sebagai momentum penting dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi nasional. Kasus ini bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum oleh individu, melainkan ujian serius terhadap integritas institusi yang memegang peran vital dalam menopang keuangan negara….
Oleh : Yohan Aksa )* Pemerintah menegaskan optimisme bahwa peran aktif masyarakat akan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kesuksesan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang tengah diperluas cakupannya ini tidak hanya berfokus pada pemberian makanan bergizi kepada pelajar, tetapi juga mendorong keterlibatan seluruh elemen bangsa dalam memastikan distribusi, pengawasan, hingga kualitas layanan berjalan lebih…
Oleh: Ni’ma Kumalasari )* Upaya pemerintah dalam memperkuat fondasi kesehatan keluarga kembali menunjukkan langkah yang konsisten dan terarah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang kini menjadi salah satu prioritas nasional, tidak hanya dirancang sebagai intervensi nutrisi jangka pendek, tetapi juga sebagai strategi komprehensif untuk memperbaiki status gizi keluarga Indonesia secara menyeluruh. Keseriusan ini terlihat dari…
Oleh: Anggina Wijayanti* Menjelang penyelenggaraan Reuni 212 di kawasan Monas pada awal Desember mendatang, berbagai elemen bangsa kembali menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan stabilitas nasional sebagai fondasi utama kehidupan bernegara. Dalam suasana sosial yang dinamis serta perkembangan informasi yang begitu cepat, aparat dan tokoh-tokoh nasional mengingatkan bahwa setiap kegiatan publik, terutama yang melibatkan massa dalam…
Oleh: Yohana Yobe* Menjelang 1 Desember 2025, kewaspadaan di berbagai wilayah Papua kembali menguat. Tanggal tersebut kerap menjadi momentum sensitif yang berpotensi dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memunculkan provokasi, mengganggu stabilitas keamanan, dan memecah konsentrasi masyarakat yang tengah fokus pada aktivitas sosial, ekonomi, maupun persiapan perayaan Natal. Dalam konteks ini, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan…
Oleh: Helena Weya *) Menjelang tanggal 1 Desember, ruang publik Indonesia kembali diwarnai berbagai provokasi yang mencoba memanfaatkan momentum tersebut sebagai simbol perlawanan politik. Pola ini muncul berulang setiap tahun, menciptakan ketegangan sosial dan membuka ruang bagi aktor-aktor yang sengaja ingin mengganggu stabilitas nasional. Di tengah upaya pemerintah memperkuat pembangunan Papua dan menegakkan kebijakan afirmatif…
Oleh: Indah Prameswari)* Menjelang akhir tahun, dinamika sosial dan politik kembali menghangat dengan mengemukanya rencana penyelenggaraan kembali “Reuni 212” di sejumlah wilayah dan kota besar di Indonesia. Wacana tersebut tak hanya memantik perdebatan publik, tetapi juga menyalakan alarm kewaspadaan bagi berbagai elemen bangsa yang menjunjung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam situasi seperti ini,…
Oleh: Loa Murib Pembangunan Papua menunjukkan arah yang semakin inklusif dan terukur melalui langkah-langkah strategis pemerintah pusat, khususnya setelah terbentuknya Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan pemerataan pembangunan dan memperkuat keadilan sosial bagi seluruh masyarakat di Tanah Papua. Upaya tersebut tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur,…
