Category: Hukum

Jakarta — Aspirasi mahasiswa terkait kondisi ekonomi dan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang patut dihormati. Namun, tuntutan penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai kurang tepat karena program tersebut masih menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Saat ini pemerintah justru tengah…

Jakarta – Aksi demonstrasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen mahasiswa, termasuk tuntutan penurunan harga BBM serta penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang perlu dihormati. Namun demikian, beragam pandangan yang berkembang diharapkan dapat disalurkan melalui dialog yang konstruktif untuk mendukung pembangunan nasional yang inklusif…

Jakarta – Ajakan demonstrasi yang diusung Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dengan mengangkat narasi Reformasi Jilid II dinilai kurang relevan dengan kondisi nasional saat ini. Di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat pembangunan, berbagai pihak menilai energi bangsa sebaiknya difokuskan pada penguatan sektor ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menteri Sekretaris Negara…

JAKARTA — Aspirasi segelintir mahasiswa yang menuntut penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) sekaligus penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memunculkan beragam tanggapan. Sejumlah kalangan menilai aspirasi terkait kondisi ekonomi patut dihormati, namun penghentian program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat justru dinilai berpotensi merugikan kelompok yang paling membutuhkan. Pemerintah sendiri saat ini tengah melakukan penataan…

Jakarta – Pemerintah memperkuat langkah edukasi dan pencegahan judi daring pada anak sebagai bagian dari upaya melindungi generasi muda dari dampak negatif aktivitas digital ilegal. Penguatan literasi digital dinilai penting untuk membangun kesadaran masyarakat sekaligus mencegah anak-anak terpapar konten perjudian yang berpotensi merusak perkembangan mental dan sosial. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa perlindungan…

Jakarta, Judi daring dinilai menjadi ancaman serius terhadap tumbuh kembang anak Indonesia karena dapat memengaruhi kondisi psikologis, pola perilaku, hingga masa depan generasi muda. Kemudahan akses internet dan penggunaan gawai yang semakin luas membuat anak-anak rentan terpapar konten perjudian digital sejak usia dini apabila tidak disertai pengawasan yang memadai dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Menteri…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pendidikan bermutu bagi generasi muda. Psikolog Anak dan Remaja, Sani Hermawan Budiantini, mengatakan bahwa kecanduan gawai menjadi ancaman nyata bagi tumbuh kembang anak. Karena itu, implementasi PP…

Jakarta – Dukungan terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 terus menguat dari berbagai kalangan, mulai dari psikolog hingga tokoh agama. Regulasi ini dipandang sebagai langkah progresif pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital sekaligus memastikan terciptanya ekosistem yang aman, sehat, dan mendidik. Kehadiran PP TUNAS menjadi bukti nyata bahwa negara hadir secara…

Jakarta – Proses penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus terus menjadi perhatian publik karena dinilai memiliki dimensi hukum dan kelembagaan yang sangat penting. Dalam konteks ini, peradilan militer diyakini mampu menjalankan proses hukum secara profesional, adil, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Analis politik dan militer dari Universitas Nasional, Selamat Ginting, menyampaikan…

Jakarta — Penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus terus menunjukkan komitmen kuat aparat penegak hukum dalam menjunjung tinggi kepastian hukum dan profesionalitas. Pelimpahan perkara dari Polda Metro Jaya kepada Polisi Militer dinilai sebagai langkah yang tepat dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Analis Politik dan Militer Universitas Nasional, Selamat…