Hukum – Page 4

Peradilan Militer Dipuji Tegas dan Transparan dalam Kasus Penyiraman Air Keras

Kontributor7 months ago03 mins

JAKARTA – Apresiasi terhadap mekanisme peradilan militer menguat dalam penanganan kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis KontraS, Andrie Yunus. Langkah ini dinilai sebagai instrumen penting untuk memastikan proses hukum berjalan tegas, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya karena adanya dugaan keterlibatan oknum prajurit TNI. Prabowo Subianto menegaskan komitmennya agar kasus tersebut diusut…

Apresiasi Ketegasan Presiden Prabowo Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras

Kontributor7 months ago03 mins

JAKARTA – Komitmen tegas Prabowo Subianto dalam menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, menuai apresiasi sebagai langkah nyata pemerintah dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak warga negara dari tindakan kekerasan. Kepala Negara menginstruksikan aparat penegak hukum agar membongkar perkara tersebut hingga ke akar-akarnya demi menjamin keadilan bagi rakyat. Arahan ini dinilai…

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Perangi Korupsi

Kontributor7 months ago03 mins

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen kuat dalam memerangi praktik korupsi dan berbagai bentuk penyelewengan yang merugikan negara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan langkah penting untuk menjaga integritas pemerintahan sekaligus memastikan kekayaan negara digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Kepala Negara menekankan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan merupakan ancaman serius bagi kemajuan bangsa….

Pemerintah Berkolaborasi Tanamkan Nilai Antikorupsi sejak Dini

Kontributor7 months ago04 mins

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam menanamkan nilai antikorupsi di lingkungan birokrasi melalui kolaborasi lintas lembaga. Upaya tersebut diwujudkan melalui peluncuran program E-learning ASN Berintegritas yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Agama. Program ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperluas pendidikan antikorupsi sekaligus membangun budaya integritas di kalangan aparatur sipil negara (ASN)…

Reformasi KUHP-KUHAP Hadirkan Wajah Hukum yang Lebih Berkeadilan

Kontributor9 months ago03 mins

JAKARTA – Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) nasional dinilai mulai menunjukkan dampak nyata dalam praktik penegakan hukum. Hal ini tercermin dari putusan terhadap mantan pegawai ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Laras Faizati, yang dijatuhi vonis pidana percobaan selama enam bulan dengan kewajiban menjalani pidana pengawasan selama satu tahun….

KUHP-KUHAP Baru Tegaskan Reformasi Hukum Modern di Era Pemerintahan Prabowo

Kontributor9 months ago03 mins

Jakarta, Indonesia resmi meninggalkan sistem hukum pidana lama dan menapaki fase baru reformasi hukum yang lebih relevan dengan dinamika masyarakat modern. Pemerintah menilai pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru sebagai tonggak penting dalam pembangunan hukum nasional. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko…

UU TNI Dirancang Sesuai Aturan Hukum dan Prinsip Keterbukaan

Kontributor1 year ago04 mins

Jakarta — Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan mengedepankan prinsip keterbukaan serta partisipasi bermakna. Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyampaikan bahwa proses pembahasan hingga pengesahan UU TNI tidak lepas…

Penyusunan UU TNI Berjalan Transparan dan Libatkan Ragam Pemangku Kepentingan

Kontributor1 year ago05 mins

Jakarta – Penyusunan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional In-donesia (UU TNI) ditegaskan oleh pemerintah bahwa proses penyusunan telah berjalan transparan dan melibatkan ragam pemangku kepentingan strategis yang relevan dari berbagai sektor. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan bahwa se-tiap tahapan legislasi berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku dan memenuhi asas partisipasi…

Judi Daring Ancam Moral dan Masa Depan Bangsa, Masyarakat Diminta Waspada

Kontributor1 year ago03 mins

JAKARTA – Fenomena kecanduan di tengah masyarakat terus meluas, dan kini, badai baru hadir dalam bentuk judi daring yang tak hanya menyasar rakyat kecil, namun juga merambah ke lingkungan elite dan generasi muda. Keberadaan judi daring bukan lagi isu pinggiran, melainkan ancaman nyata yang menggerus nilai moral, merusak tatanan sosial, dan melemahkan daya juang generasi…

Sinergitas Pemerintah Perkuat Komitmen Berantas Judi Daring

Kontributor1 year ago03 mins

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas praktik judi daring yang semakin meresahkan masyarakat. Melalui sinergi lintas lembaga, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggencarkan upaya menekan peredaran dana ilegal dari aktivitas tersebut. “Dengan kolaborasi yang efisien, nilai dari transaksi judi online itu bisa kita tahan, meskipun masih ada. Sudah banyak yang…