Jakarta – Sejumlah pihak menyatakan dukungan terhadap implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) sebagai langkah strategis dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Dukungan tersebut datang dari pemerintah daerah hingga kepala daerah di berbagai wilayah yang menilai regulasi ini penting untuk menekan…
JAKARTA – Pemerintah resmi menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Kebijakan ini mendapat dukungan luas dari berbagai pihak dan dinilai sebagai langkah strategis dalam melindungi anak dari dampak negatif ruang digital yang semakin kompleks. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa…
JAKARTA – Komitmen tegas Prabowo Subianto dalam menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, menuai apresiasi sebagai langkah nyata pemerintah dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak warga negara dari tindakan kekerasan. Kepala Negara menginstruksikan aparat penegak hukum agar membongkar perkara tersebut hingga ke akar-akarnya demi menjamin keadilan bagi rakyat. Arahan ini dinilai…
JAKARTA – Apresiasi terhadap mekanisme peradilan militer menguat dalam penanganan kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis KontraS, Andrie Yunus. Langkah ini dinilai sebagai instrumen penting untuk memastikan proses hukum berjalan tegas, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya karena adanya dugaan keterlibatan oknum prajurit TNI. Prabowo Subianto menegaskan komitmennya agar kasus tersebut diusut…
Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen kuat dalam memerangi praktik korupsi dan berbagai bentuk penyelewengan yang merugikan negara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan langkah penting untuk menjaga integritas pemerintahan sekaligus memastikan kekayaan negara digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Kepala Negara menekankan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan merupakan ancaman serius bagi kemajuan bangsa….
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam menanamkan nilai antikorupsi di lingkungan birokrasi melalui kolaborasi lintas lembaga. Upaya tersebut diwujudkan melalui peluncuran program E-learning ASN Berintegritas yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Agama. Program ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperluas pendidikan antikorupsi sekaligus membangun budaya integritas di kalangan aparatur sipil negara (ASN)…
JAKARTA – Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) nasional dinilai mulai menunjukkan dampak nyata dalam praktik penegakan hukum. Hal ini tercermin dari putusan terhadap mantan pegawai ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Laras Faizati, yang dijatuhi vonis pidana percobaan selama enam bulan dengan kewajiban menjalani pidana pengawasan selama satu tahun….
Jakarta, Indonesia resmi meninggalkan sistem hukum pidana lama dan menapaki fase baru reformasi hukum yang lebih relevan dengan dinamika masyarakat modern. Pemerintah menilai pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru sebagai tonggak penting dalam pembangunan hukum nasional. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko…
Jakarta — Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan mengedepankan prinsip keterbukaan serta partisipasi bermakna. Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyampaikan bahwa proses pembahasan hingga pengesahan UU TNI tidak lepas…
Jakarta – Penyusunan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional In-donesia (UU TNI) ditegaskan oleh pemerintah bahwa proses penyusunan telah berjalan transparan dan melibatkan ragam pemangku kepentingan strategis yang relevan dari berbagai sektor. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan bahwa se-tiap tahapan legislasi berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku dan memenuhi asas partisipasi…
